SEKILAS INFO

     » Selamat Datang di Website Kecamatan Pilangkenceng
Kamis, 04 Juni 2015 - 15:07:24 WIB
Pemkab Madiun Ajukan Raperda Desa

Diposting oleh :
Kategori: skpd - Dibaca: 536 kali

MADIUN (Surabaya Pagi) – Setelah didemo oleh kepala desa beserta perangkat desa sekabupaten Madiun, akhirnya pemerintah kabupaten Madiun mengajukan draft rancangan peraturan daerah tentang desa dan keuangan desa ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Madiun . Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Madiun Joko Lelono, mengatakan isi dalam raperda tersebut merupakan implementasi UU No.6 Tahun 2104 tentang Desa, di antaranya termasuk kedudukan desa , perangkat desa dan pelaksanaan Pilkades serentak di 144 desa sekabupaten Madiun. ”Selain itu juga terkait pengelolaan keuangan dan aset desa di antaranya tentang anggaran APB DES dan alokasi anggaran yang bersumber dari APBN dan anggaran APBN, Pengajuan draft tersebut diajukan bersamaan dengan 7 Raperda lain ke DPRD,” jelasnya, kemarin (4/3). Sementara itu wakil ketua DPRD kabupaten Madiun Hari Puryadi, menyatakan dari hasil konsultasi ke Kementerian dalam negeri (Kemendagri) terkait perangkat dan kepala desa yang ngotot soal bengkok menjadi hak mereka , nyatanya tetap tidak diperbolehkan sebab bengkok atau tanah kas desa sesuai peraturan harus tetap masuk dalam APBDES dan menjadi pendapatan desa . ” Prosentasenya tetap 30 persen untuk pemerintahan desa serta 70 persen untuk pemberdayaan,”terang Hari Puryadi. Sampai saat ini sebagian besar pemerintahan desa yang ada di kabupaten Madiun enggan untuk menyusun APBDES , mereka menolak tanah bengkok dan kas desa yang sejak dahulu kala menjadi milik mereka ditarik dari pemerintahan desa, akibatnya jika mereka tetap bersikukuh tidak mau menyusun APBDES , anggaran dari APBN dan APBD yang di terima oleh desa terancam hangus.( Aan). Sumber : http://rss.surabayapagi.com